Bangun 169 Unit Subsidi Bagi ASN dan MBR, ini Kata Walikota

Infobaru.co.id.co.id, Ambon -Pemerintah Kota Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan pihak pengembang resmi memulai pembangunan 169 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) melalui peletakan batu pertama Perumahan Sharon Griya Nusaniwe, Jumat (14/8/2026).

Walikota Ambon Bodewin Wattimena, mengatakan pembangunan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis. Ini usaha keras kita semua, pemerintah pusat, dalam upaya memberikan hunian yang layak kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Bodewin dalam sambutannya.

Menurutnya, program pembangunan rumah subsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung program nasional tiga juta rumah, yang diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Untuk Kota Ambon, pemerintah memperoleh alokasi awal sekitar 450 unit rumah subsidi. Namun, realisasinya menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan yang semakin sulit tersedia di wilayah perkotaan.

“Kesulitan kita cuma lahan. Kalau di kabupaten/kota lain realisasinya sudah sangat tinggi karena lahannya mudah dan tersedia. Kita di Ambon kesulitan di situ,” ujarnya.

Bodewin menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon kemudian mempertemukan calon pengembang dengan bank penyalur serta memberikan berbagai kemudahan agar program rumah subsidi tersebut dapat direalisasikan.

Hasilnya, melalui pengembang PT Maluku Drop Core, pembangunan di Sharon Griya Nusaniwe dimulai dengan 169 unit rumah subsidi tipe 32/60, ditambah 69 unit rumah komersial.

Bodewin menegaskan, rumah subsidi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai bangunan fisik, tetapi harus menjadi fondasi bagi keluarga dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

“Rumah bukan cuma sekadar bangunan tempat kita tinggal. Di rumah itulah kita bersama keluarga membangun kehidupan,” jelasnya

Ia menilai ketersediaan hunian layak berkaitan erat dengan berbagai persoalan pembangunan, termasuk peningkatan kualitas hidup keluarga, penanganan kemiskinan, hingga pencegahan stunting.

Menurut Bodewin, pemerintah selama ini juga menghadapi persoalan rumah tidak layak huni. Keterbatasan anggaran menyebabkan program perbaikan rumah membutuhkan waktu cukup panjang untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, ia menyambut positif kehadiran rumah subsidi sebagai salah satu solusi memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Dalam skema yang ditawarkan, rumah subsidi tersebut dibanderol sekitar Rp185 juta per unit, termasuk tanah, dengan dukungan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui BP Tapera.

Skema pembiayaan juga didukung sejumlah bank penyalur, yakni BTN, BNI, Bank Mandiri, dan BRI, dengan uang muka mulai satu persen dan tenor pembiayaan hingga 20 tahun.

Bodewin berharap skema tersebut dapat menjadi peluang bagi masyarakat Kota Ambon untuk memiliki rumah sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Namun, ia mengingatkan pengembang agar tidak mengorbankan kualitas bangunan hanya karena rumah tersebut berada dalam skema harga subsidi.

“Jangan sampai karena harganya pas-pasan lalu tidak lagi mempertimbangkan kualitas bangunannya. Nanti upaya kita untuk memberikan rumah yang layak dan baik bagi masyarakat tidak tercapai,” tegasnya.

Selain kualitas bangunan, Bodewin juga meminta agar pengembang memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung sejak tahap perencanaan, terutama air bersih dan akses jalan.

Ia bahkan meminta Direktur PDAM Kota Ambon berkoordinasi dengan pengembang agar kebutuhan air bersih telah tersedia ketika rumah mulai dihuni.
“Selain rumah yang berkualitas, air juga harus masuk. Sarana pendukung lain, termasuk jalan, harus direncanakan dengan baik dari awal,” pungkasnya.

Bodewin mengungkapkan, Pemerintah Kota Ambon juga berharap memperoleh sekitar 500 bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini.

Program tersebut diharapkan dapat membantu semakin banyak keluarga di Kota Ambon memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Dengan pembangunan di Sharon Griya Nusaniwe dan rencana pengembangan di kawasan Waiheru sekitar 200 unit, Bodewin menyebut realisasi rumah subsidi Kota Ambon telah bergerak mendekati target alokasi yang tersedia.

Ia pun mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi maupun Kota Ambon untuk terus mencari pengembang yang bersedia berkolaborasi membangun rumah subsidi di lokasi lainnya.

“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Pemerintah Kota Ambon semampu-mampunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan semua pihak,” tandasnya.

Bodewin berharap pembangunan Sharon Griya Nusaniwe menjadi awal dari semakin luasnya penyediaan hunian terjangkau di Kota Ambon, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan rumah yang layak, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. (Red)