Maluku Alami Defisit, MRC Dorong Pemprov Agar Lebih Efisiensikan Anggaran Daerah

Infobaru.co.id, Ambon – Disaat daerah mengalami problem komponen berupa Defisit Anggaran ditambah Inflasi Rendah akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah tertentu semakin berjalan lambat.

Ini pasti memberi pukulan berat bagi Pemerintah Daerah, untuk memutar otak agar bagaimana memformulasikan kebijakannya guna menekan lambannya sirkulasi ekonomi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Riset & Survey Kebijakan Publik Maluku Research Center (MRC), Wahada Mony ketika dihubungi hari ini, Kamis (6/8/2026) di Ambon.

Menurut Mony, Maluku alami dampak efisiensi yang cukup krusial. Ekonomi tumbuh tidak stabil serta dampak defisit anggaran daerah yang fluktuatif. Arus khas daerah tidak berputar secara produktif. Justru Gubernur Hendrik Lewerissa harus pontang panting cari pinjaman ke investor maupun pihak swasta untuk membantu menekan kelambatan pertumbuhan ekonomi.

“Ini kan problem besar, kebijakan yang di ambil Gubernur pun harus win-win solution dan penuh pertimbangan matang,” ungkapnya.

Alumnus Fisipol Unpatti ini menjelaskan, guna menekan arus khas daerah yang tidak produktif. Maka sudah tentu, Gubernur Maluku harus mengambil langkah tegas, mendesak dan berisiko, yakni memperbaiki dan mengefisiensikan anggaran daerah Maluku secara proporsional.

Mony menilai, efisiensi anggaran daerah secara proporsional akan lebih efektif ketika Gubernur memilih untuk memangkas belanja daerah yang tidak produktif; Rapat mewah, perjalanan dinas yang berlebihan, pembangunan seremonial hingga Gubernur harus berani menunda proyek yang tidak terlalu mendesak bagi kepentingan Maluku.

“Mungkin ini salah satu langkah yang berisiko, tapi sedikit menekan alokasi biaya khas daerah. Artinya Gubernur bisa mengalihkan pembiayaan nya untuk skema pembangunan lainnya” harapnya.

Ia menambahkan, manuver kekuasaan Gubernur Maluku untuk membentuk 5 (lima) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, ini bukanlah sebuah terobosan.

Tapi kebijakan yang diambil untuk mengamankan sektor-sektor mainstream ekonomi lokal yang belum tertangani secara proporsional.

Sehingga pemprov ingin membangun jaringan usaha baru agar terkontrol, terkoordinasi kebijakan sektoral daerah secara beraturan.

Karena rantai perputaran alokasi khas daerah akan diatur sistematis dan menstimulasi roda khas keuangan daerah. Mony melanjutkan, sebaiknya Gubernur Maluku melakukan plan pembangunan secara realistis dan berbasis data.

Semisal memetakan kembali potensi lokal daerah dan audit fiskal. Karena akan menemukan solusi kebijakan alternatif. Lalu menerapkan anggaran yang berbasis kinerja, tidak duplikasi kebijakan agar keuangan daerah terintegrasi, tertanggung jawab dan lebih transparansi.

“Memang pemprov harus melaukan plan pembangunan yang formulatif. Agar defisit kita tidak mengancam pembangunan. Skala biasa saja tapi lebih berdampak dan sistemik” tegas Mony.

Untuk itu, dalam mengontrol arus perekonomian daerah, maka pemprov harus secara berkala mengontrol APBD dan menyesuaikan sedini mungkin.

“Terlepas dari itu, Gubernur juga harus memperkuat manajemen dan skala kinerja BUMD Maluku yang kurang produktif. Agar menjadi income besar bagi pendapatan daerah serta mendorong perputaran ekonomi lokal bisa tumbuh lebih baik,” ujarnya. (Ipu)