Eksponen Muda Papua Minta Kepala BGN Berikan Klarifikasi atas Isu Mutasi Pegawai dan Tolak Narasi Papua sebagai Tempat Hukuman Aparatur

Infobaru.co.id, Jakarta – Eksponen Muda Papua menyampaikan keprihatinan atas beredarnya informasi di ruang publik mengenai penegakan disiplin di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk isu mutasi pegawai yang dikaitkan dengan penempatan ke Papua sebagai bentuk sanksi terhadap aparatur yang dinilai memiliki disiplin atau kinerja yang rendah.

Sebagai lembaga yang menjalankan program strategis nasional, Badan Gizi Nasional dituntut mengedepankan profesionalisme, integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan kepegawaian.

Karena itu, setiap tindakan pembinaan maupun mutasi pegawai hendaknya dilakukan berdasarkan sistem merit, evaluasi kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksponen Muda Papua turut menyoroti beredarnya informasi mengenai teguran terhadap seorang pegawai saat briefing daring karena diduga menggunakan telepon genggam selama pengarahan berlangsung, yang kemudian dikaitkan dengan isu penempatan ke Papua.

Informasi tersebut perlu memperoleh penjelasan resmi dari BGN agar tidak berkembang menjadi spekulasi dan tidak menimbulkan persepsi yang merugikan masyarakat Papua.

Sekretaris Jenderal Eksponen Muda Papua, Samri Abdullah menegaskan bahwa Papua tidak boleh diposisikan sebagai simbol hukuman bagi aparatur negara.

Papua bukan tempat pembuangan aparatur negara. Papua adalah bagian yang setara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki martabat, kehormatan, dan hak yang sama dengan seluruh wilayah Indonesia.

“Apabila benar terdapat narasi yang menjadikan Papua sebagai konsekuensi atau hukuman atas rendahnya disiplin maupun kinerja pegawai, maka hal tersebut sangat kami sesalkan dan perlu diklarifikasi secara resmi,” ungkapnya kepada media, Jumat (31/7/2026).

Samri Abdullah menegaskan bahwa dirinya sangat menyesalkan apabila dikotomi terhadap wilayah Papua terus berulang dalam ruang publik, seolah-olah Papua dijadikan visualisasi bagi sesuatu yang tidak berkualitas atau sebagai simbol hukuman.

“Atas nama kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, seluruh anak bangsa patut diperlakukan secara arif, bijaksana, dan setara sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak boleh ada narasi yang merendahkan martabat suatu daerah ataupun membedakan nilai sebuah wilayah dengan wilayah lainnya. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Papua justru membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi.

“Papua membutuhkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan narasi yang berpotensi membangun stigma bahwa Papua adalah tempat hukuman bagi pegawai. Penempatan aparatur di Papua harus dilandasi kebutuhan organisasi, kompetensi, dan sistem merit, bukan sebagai bentuk sanksi,” jelasnya.

Samri Abdullah juga menyampaikan bahwa secara pribadi dirinya banyak belajar dari almarhumah Ibunda Tanya Marinka Des Alwi, salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra sekaligus Penasehat DPP Partai Gerindra, putri Banda Naira yang memiliki kontribusi terhadap perjalanan partai dan bangsa.

Selain itu, ia juga pernah terlibat aktif dalam Tim Relawan Prabowo – Gibran di bawah kepemimpinan Media Ka Mada dan Ketua Umum Gema Sasmita.

“Nilai yang saya pelajari adalah bahwa politik harus dibangun di atas penghormatan terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun daerah. Karena itu, saya berharap seluruh elite politik, pejabat publik, dan kader Partai Gerindra dapat terus memperkuat komunikasi publik yang lebih arif, bijaksana, inklusif, dan mencerminkan semangat persatuan nasional,” terangnya.

Eksponen Muda Papua meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono memberikan penjelasan secara terbuka mengenai informasi yang beredar, termasuk memastikan bahwa seluruh kebijakan kepegawaian dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Eksponen Muda Papua juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menghindari penggunaan narasi yang dapat menimbulkan stigma terhadap daerah tertentu.

Seluruh wilayah Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan konstitusi dan harus diperlakukan dengan penghormatan yang setara.

Di akhir pernyataannya, Samri Abdullah berharap persoalan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara dalam membangun komunikasi publik yang lebih berkualitas.

Kami berharap seluruh pejabat publik lebih berhati-hati dalam memilih diksi dan menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat hendaknya dipandang sebagai kritik yang konstruktif untuk memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai komunikasi yang kurang tepat justru menimbulkan polemik yang dapat dihindari melalui dialog, klarifikasi, dan sikap saling menghormati,” ujarnya. (Red)