Infobaru.co.id, Ambon – Dalam pernyataan persnya, salah satu tokoh masyarakat Kei di Jakarta Dr. H. Dajamaludin Koedoeboen. SH. MH, menyampaikan penyesalan yang mendalam terhadap Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dalam hal ini Bupati Malra yang sangat lamban.
Selain itu Bupati kurang responsibilitas serta kepekaan, dan rasa “Sanse Of Belonging” terhadap masyarakat di kedua desa tersebut, dalam hal ini Elat dan Bombay kecamatan Kei Besar.
Dikarenakan kurang tanggap dan cepat dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan antar kelompok ini, yang pada akhirnya telah berkembang.
Padahal bila ada keseriusan dan ketulusan hati yang ditunjukan pemerintah daerah, maka bentrok ini pasti dapat teratasi dengan baik'” pungkasnya.
Koedoeboen menambahkan mengingat kejadian perselisihan tersebut sudah berlangsung lama, hampir kurang lebih dua bulan.
Bupati jangan ego dan main solo dalam setiap momentum yang terjadi di daerah, karena dinilainya sifat dan karakter seperti itulah yang memberi kesan pencitraan semata di masyarakat.
“Apa yang dipertontonkan beliau selama ini, kan beliau punya banyak perangkat di daerah, ada Wakil Bupati, Sekda, Camat dan instrumen ASN lainya, bahkan sampai ke desa desa, belum lagi unsur Forkopimda, yang kesemuanya itu berpotensi bisa membantu meredam dan menyelesaikan kejadian yang dialami masyarakat di kedua desa tersebut,” jelasnya.
Menurutnya saat ini karena tidak ada antisipasi dari pemerintah daerah dan pihak keamanan sehingga telah menimbulkan korban nyawa, bahwa akar permasalahan ini kan dari awal sudah diidentifikasi dan bahkan masyarakat di kedua desa tersebut telah menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah daerah dan pihak aparat keamanan, yakni meminta pihak Kepolisian agar segera menangkap para pelaku yang diduga sebagai otak intelektual dan atau yang memprovokasi sehingga timbulnya insiden itu,” tegasnya.
Djamal yang juga menuturkan bahwa bukanya Pimpinan dan Anggota DPRD Malra juga telah mendatangi dan melakukan pertemuan di kedua desa tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mengurai permasalahan apa yang menjadi pemicu sehingga dapat terjadi pertikaian dimaksud.
“Kalau saya tidak salah dengar, sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD Malra kepada Bupati dan Kapolres Malra, agar segera ditindaklanjuti aspirasi masyarakat di kedua desa tersebut, namun kenapa rekomendasi itu tidak ditindak lanjuti dengan baik dan tuntas, ini berarti seolah memberi kesan kepada masyarakat bahwa patut diduga saudara Bupati secara sengaja dan sadar telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan ini, sehingga kini telah mengakibatkan jatuh korban dan pembakaran rumah serta harta benda lainya,” bebernya.
Djamal menghimbau kepada seluruh masyarakat di dua desa tersebut agar dapat menahan diri, dan tidak terprovokasi lagi dengan isu-isu liar yang berkembang, bahkan Djamal juga menghimbau kepada semua unsur, dalam hal ini, Forkopimda dan elemen masyarakat lainya secara serius dan tegas dapat menyelasaikan masalah tersebut secara tuntas, serta menangkap para pelaku bentrok dan pengrusakan dan pembakaran sejumlah rumah dan fasilitas di dua desa itu agar menunjukan komitmen dan keseriusan aparat dalam hal ini.
Djamaludin juga meminta pimpinan dan anggota DPRD Malra agar mengundang Bupati dan meminta pertanggungjawabanya selaku Kepala Daerah terhadap kejadian yang telah memakan korban itu.
Djamal yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (DPP-KKBMM) di Jakarta itu, juga menghimbau agar masyarakat di dua desa tersebut dapat menahan diri, dan masyarakat di desa desa lainpun jangan sampai ikut menyulut atau menjadi bagian dari pertikaian yang terjadi.
“Kita semua orang basudara dengan Fangnanan Ain Ni Ain yang sudah menjadi falsafah hidup para leluhur Kei sejak dulu hingga sekarang, Insya Allah masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, apalagi basudara kita nasrani akan memasuki perayaan Natal Kristus, dimana Yesus Kristus datang kedunia untuk mengajarkan damai dan cinta kasih, sehingga diharapkan semua pihak wajib menghargai dan menghormati momentum itu, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupanya sehari hari,” terangnya.
Djamaludin yang juga Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia itu menambahkan, peran tokoh agama seperti pastor, pendeta dan ulama dan tokoh masyarakat, para Raja serta tokoh pemuda dan tokoh perempuan dihimbau pula untuk mengambil peran masing – masing dalam upaya mendamaikan saudara-saudara kita yang lagi tersulut amarah ini, karena tidak ada pertikaian atau peperangan yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan melainkan sebaliknya.
“Yang didapati hanyalah penderitaan dan air mata, karena setiap penyesalan itu selalu datang belakangan, dikehidupan kita yang sudah serba susah ini jangan diperparah lagi dengan beban beban yang lain, karena kita semua punya tanggungjawab untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan di wilayah kita tercinta,” harapnya.
Ditambahkan, generasi muda kita mesti belajar kebaikan dan ketulusan dari kita semuanya sebagai bekal mereka dalam menyongsong masa depan yang lebih baik tuturnya.
“Memang kalau saya amati selama ini ada indikasi dimana Bupati dalam beberapa kebijakanya menimbulkan bentrok dan perkelahian di tengah masyarakat, sampai sampai ada masyarakat desa tertentu yang meninggalakan kampung halamanya,” tegasnya lagi.
Belum terselesaikan permasalahan oleh Bupati selaku Kepala Daerah, dan bahkan masih banyak lagi contoh kasus kasus lainya, walaupun pada akhirnya beberapa permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi itu bukan peran Bupati namun peran pimpinan dan anggota DPRD setempat, bersama unsur Forkopimda lainya, ini yang sangat mengecewakan bagi kita.
“Sebagai anak negri kita sangat sedih sekali dengan keadaan seperti ini, kepada basudara semua di kepulauan Kei dan khususnya yang terkena musibah bentrok antar desa itu kiranya bersabar dan masing masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya dibukakan hati dan pikiran baik kita agar kita jaga dan rawat persatuan dan persaudaraan kita, karena hanya itulah harta yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada anak cucu kita kelak,” tutupnya. (Ipu)
