Infobaru.co.id, Ambon – Wacana pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) dari kawasan Pasar Mardika ke Tawiri kembali mencuat.
Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membuka ruang kajian, keputusan yang terus tertunda memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah menuntaskan persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
RPH yang berada di kawasan Pasar Mardika dinilai mengganggu kenyamanan warga maupun pengunjung pasar. Bau menyengat dari aktivitas pemotongan hewan kerap dikeluhkan masyarakat yang beraktivitas di pusat kota. Lokasi RPH juga hanya berjarak beberapa meter dari Markas Komando Daerah Militer XV/Pattimura.
Padahal, rencana pemindahan RPH ke kawasan Tawiri telah lama diwacanakan. Namun hingga kini, aktivitas pemotongan hewan masih berlangsung di pusat Kota Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan pemerintah tidak menolak relokasi tersebut, tetapi harus mempertimbangkan dampak ekonomi, terutama biaya distribusi yang berpotensi memengaruhi harga daging.
“Begini, saya bukan mau atau tidak. Tapi kita coba mengkaji dari aspek ekonomi. Orang membawa sapi dari Ambon kota, dibawa potong di Tawiri, kemudian kembali lagi dijual di kota, tentu membutuhkan biaya transportasi yang tinggi,” ujar Bodewin kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, Pemkot saat ini sedang berupaya menekan harga komoditas melalui subsidi transportasi. Karena itu, kebijakan relokasi harus dikaji secara matang agar tidak menambah beban biaya distribusi.
Meski demikian, alasan ekonomi dinilai belum sepenuhnya menjawab keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kenyamanan akibat keberadaan RPH di pusat kota. Selama kajian terus dilakukan tanpa keputusan yang jelas, persoalan bau, kebersihan, dan tata kota diperkirakan akan tetap menjadi keluhan warga.
Bodewin menegaskan, apabila hasil kajian teknis merekomendasikan pemindahan RPH ke Tawiri, pemerintah siap menindaklanjutinya.
“Kalau mau pindah ke Tawiri, silakan. Saya sudah sampaikan ke dinas teknis, dilakukan saja kajiannya,” katanya.
Ia menambahkan, relokasi juga bertujuan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di kawasan pusat kota. Pengaturan teknis serta distribusi nantinya akan menjadi tanggung jawab dinas terkait.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan kepastian langkah pemerintah. Relokasi yang telah lama diwacanakan diharapkan tidak kembali berhenti pada tahap kajian, tetapi segera diwujudkan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi sekaligus kenyamanan publik. (Red)
