Infobaru.co.id, Ambon – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru menolak penyerahan tahap II lima tersangka dari tim penyidik Polres Aru.
Lima tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru pada KPU Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 beserta barang buktinya dari Penyidik Polres setempat.
Padahal, Penyidik Polres Kepulauan Aru yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Iptu Andi Amrin didampingi Kasubsi Penmas Sie Humas Ipda Andri Setiawan, telah mendatangi Kantor Kejari Kepulauan Aru dengan membawa lima tersangka yang adalah komisioner KPU setempat untuk dilakukan proses tahap II, Rabu (13/12/2023) sore.
Lima tersangka itu, Mustafa Darakay selaku ketua KPU, Yoseph Sudarso Labok, Mohamad Adjir Kadir, Kenan Rahalus dan Tina Jovita Putnarubun, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurut Andi, penolakan proses tahap II itu disertai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kejari Kepulauan Aru Nomor: B-1620/Q.1.15/Ft.1/12/2023, Perihal: surat balasan pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Mustafa Darakay Cs yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Aru di Dobo.
“Menindaklanjuti surat tersebut, kami selaku Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru belum bisa melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dimaksud,” ungkapnya, mengutip isi surat dari Kejari Kepulauan Aru.
Dikatakan Andi, dalam surat tersebut dijelaskan empat point alasan atau pertimbangan Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru untuk menolak dilakukan proses tahap II.
Pertama, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru sudah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Ambon, dimana terkait penerimaan administrasi perkara pelimpahan perkara akan ditutup pada 15 Desember 2023.
Kedua, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru belum bisa menerima tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada Rabu, 13 Desember 2023.
Ketiga, saran Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru agar penerimaan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Mustafa Darakay Cs dilakukan setelah Pengadilan Negeri Ambon dapat menerima Pelimpahan Perkara sekitar Januari 2024.
Keempat, terhadap penerimaan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Mustafa Darakay Cs, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru meminta kepada Penyidik Polres Kepulauan Aru dapat dihadirkan kembali para tersangka dimaksud beserta dengan barang buktinya.
Dengan empat point alasan penolakan Tahap II oleh Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru tersebut, maka Kapolres melalui Kasubsi Penmas Sie Humas Polres Kepulauan Aru, Ipda Andri Setiawan, berharap kepada seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku agar dapat melihat fakta yang ada.
Prinsipnya, Polres Kepulauan Aru telah bekerja secara profesional agar penanganan kasusnya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
“Kita sudah melakukan proses Tahap II, namun dari hasil koordinasi dari Penuntut Umum yang memang belum siap dengan berbagai pertimbangan tadi, pada prinsipnya kami Polres Kepulauan Aru tidak pernah sengaja menghambat proses tahap II,” tutur Andri, mengutip pernyataan Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bachtiar Rivai. (Ipu)