Oleh
Masdjam Sangadji (Mantan Kepala BSNPG Provinsi Riau)
Infobaru.co.id, Ambon – Polemik atas dampak rekomendasi dewan pakar Partai Golkar, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai saat ini masih saja menghiasi ruang internal Golkar di ruang publik. Dan bahkan menjadi judul/tema diskusi sesama kaders, pengamat dan juga pengurus pada toresan media, bahkan masyarakat kebanyakan di pelosok-pelosok negeri.
Secara sosial, bukanlah hal baru dalam ruang politik karena atas nama dinamika atau diskursus, namun bisa juga menggelindir menjadi bumerang
sekaligus kelemahan partai untuk ber-kontestasi di 2024.
Apapun dalihnya, ruang media publik
selama minggu-minggu ini selalu disuguhi narasi Golkar yang tidak konstruktif pertengahan 2023 ini, bahkan bisa blunder dalam hati dan pikiran masyarakat atas impresi mereka akibat kisruh/polemik
internal yang telah dipertontonkan dengan segala ihwal yang melingkupinya.
Terasa ramai amat sangat, respon bertubi-tubi oleh segenap pengurus, ormas, kaders Partai Golkar atas pernyataan Menteri Investasi & Kepala BKPM (Bpk. Bahalil Lahadalia, atau diinisial BL)
tertanggal 25 Juli 2023 di Komplek Istana Negara, Jakarta; Bahwa “Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai saya pikir semuanya terpanggil, tetapi
lewat mekanisme partai,”.
Lima hari sebelum pernyataan Menteri Investasi tersebut, sudah didahului oleh wawancara Kompas TV (program Rosi) dengan menghadirkan Menko Kemaritiman & Investasi (Bpk. Luhut Binsar Panjaitan, sering disingkat LBP); “Makanya saya bilang itu, ya, kita enggak
boleh, ini partai nomor dua loh. Kita ini jadi seperti jual diri ke mana-mana,”.
Beliau juga menekankan, Partai Golkar tak perlu ngotot mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) ataupun wakil presiden (cawapres).
Menurutnya, jika kedua posisi itu tidak
bisa didapatkan oleh Golkar dalam percaturan Pilpres 2024, partai berlambang beringin itu bisa menargetkan tujuan lain. Yakni, “Kan masih ada yang lain yang bisa dibenahi, perkuatlah di parlemen. As simple as that (sesederhana itu),” ujarnya.
Dari dua pernyataan Menteri itulah, seakan GOLKAR akan runtuh di kepemimpinan Bpk. Airlangga Hartarto selaku Ketum DPP Partai GOLKAR. Sehingga ragam respon dari internal partai seakan tak.hentihentinya untuk menepis kesiapan dua Menteri itu ketika menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketum DPP Partai Golkar asalkan melalui mekanisme partai sebagaimana AD/ART Organisasi.
Pernyataan dua tokoh di atas, tentu sebagai kaders Partai Golkar yang kebutulan ada di Kabinet Indonesia Maju. Golkar tentu ‘berbangga hati’ dengan kehadiran 2 Kemenko (Bpk. Ketum Airlangga Hartarto & Bpk. Luhut BP) dan 3 Menteri (Bpk. Agus Kartasasmita & Bpk.
Dito Ariotejo serta Bpk. Bahlil Lahadalia) pada Pemerintahan Jokowi – Ma’aruf Amin.
Kenyataan inilah yang mesti menjadi trigger bagi segenap kaders partai dalam
mengkonsolidasikan perannya menghadapi tahun 2024..Namun Lucu rasanya, ragam respon isu ‘munaslub’ dari berbagai pihak/kalangan internal
yang banyak dialamatkan kepada Bahlil Lahadalia ketimbang LBP. Padahal ke-duanya samasama melontarkan kesiapan diri untuk menjadi caketum dengan syarat yang telah dikemukan di atas.
Pertanyaannya adalah Kenapa sorotan penolakan cenderung ke Bpk. Bahlil Lahadalia ???. Seakan nama Bahlil itu monster bagi partai ini. Penting untuk disadari, bahwa urusan suksesi kepemimpinan dalam setiap perkumpulan atau pergumulan sudah memiliki mekanisme tersendiri, apatah sekelas Partai Golkar.
adahal spekulasi yang dialamatkan kepadanya, bahwa yang bersangkutan bukan kader partai, bukan pengurus dan segala macam tetebengek itu mestinya mengakhiri polemik, bukan ! Nah, inilah yang menyulut ruang publik terhiasi dengan polemik respon-responan atas nama organisasi. Serta kesan yang tak berkesudahan secara kualitas.
Dan otomaticly, merusak citra partai yang tak terbantahkan oleh dalih apapun.
Sampai hari ini belum ada satupun DPD Provinsi yang mendukung isu tersebut. Itu artinya soliditas dukungan DPD Provinsi kepada Ketum AH menjadi mutlak tak tergoyahkan.
Sehingga dengan sendirinya akan terkubur
wacana munaslub ini. Agar konsentrasi penuh bagi semua tingkatan partai dalam mengoptimalkan skema dan petunjuk yang telah di gariskan oleh organisasi untuk pencapaian maksimal pada tahun 2024 mendatang.
Sangat disayangkan dengan keberadaan tiada akhir polemik ini, entah kapan untuk disudahi Jalan tengah dari tulisan ini, agar semua lapisan partai memahami kembali untuk dimiliki; Doktrin karya kekaryaan : Karya Siaga Gatra Praja. Yang Secara kreatif dinamis mengikuti dinamika perkembangan kemajuan dan tantangan jaman di era digitalisasi dewasa ini.
Berikutnya, butuh ‘ruang tengah’ bagi elite partai yang ada di struktur maupun pemerintahan agar sama-sama ‘Coffe Morning’, sehingga ada pemulihan impresif partai di ruang publik.
Dan perlu untuk diingat pula serta wajib menjadi catatan bagi setiap kaders Partai Golkar juga, maupun masyarakat pada umumnya, bahwa perkara Caketum di partai ini tidaklah kurang atau miskin tokoh.
Di Golkar sangat kaya akan potensi kaders yang mumpuni untuk jabatan dimaksud, baik eksternal struktur maupun internal struktur. Yang perlu menjadi pertimbangan segenap lapisan partai, bahwa; polemik ini janganlah diteruskan, agar tidak berdampak pada reputasi pencapaian kerja-kerja partai secara kelembagaan, maupun fraksifraksidi semua level legeslatif bahkan kapitalisasi pada program pemerintahan (kader
Golkar di Kementerian, Kepala Daerah/Gubernur, Bupati, Walikota). Harapannya, dari polemik ini dapat dikonversi energi negatif ke energi positif, sehingga kepercayaan masyarakat bisa
dipertahankan bahkan ditingkatkan secara nasional.
Artinya per 2019, Partai ini telah
dipercayakan oleh 17.229.789 (12,31 persen) suara, melahirkan 85 Kursi DPR RI.
Pemilukada 2020, partai Golkar meraih 61,11% kemenangan; 165 dari 270 paket.
Tahun 2024 = …. ???. (*)
