Infobaru.co.id, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Kantor OJK Maluku, Selasa (14/4/26)
Rapat pleno ini menjadi momentum untuk memperluas inklusi keuangan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.
Baginya rapat pleno tahun ini memiliki urgensi tinggi mengingat dinamika global yang menuntut kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas keuangan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama TPAKD bukan sekadar forum administratif, melainkan sebagai pusat koordinasi strategis untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon tahun 2026 ini Penting karena kita tidak saja harus memenuhi target kinerja yang telah kita tetapkan. Tetapi hari ini, perkembangan global membuat kita menjadi lebih waspada, lebih menyiapkan diri kita,” ujar
Bodewin dalam sambutannya
Ia menegaskan bahwa akses keuangan yang merata adalah fondasi bagi masyarakat untuk hidup sejahtera serta menyoroti keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Kota Ambon dari 5,13% menjadi 4,34% pada tahun 2025, namun tetap mengingatkan pentingnya intervensi berbasis data yang valid.
“Tidak ada masyarakat sejahtera tanpa akses keuangan yang baik. Melalui wadah TPAKD ini, kita ingin menghadirkan solusi konkret, baik itu peningkatan literasi maupun inklusi keuangan, agar masyarakat tidak hanya konsumtif tetapi juga memiliki tabungan dan investasi,” pungkas Wali Kota.
Wali Kota juga memberikan pesan tegas kepada sektor perbankan agar lebih berani menyasar sektor produktif.
“Jangan kita terlalu menggantungkan kredit pada kredit konsumtif. Mari kita ke kredit produktif. Supaya UMKM bertumbuh, akses keuangan berjalan dengan baik, ekonomi kita terus bertumbuh positif,” tegasnya.
Dalam rapat ini, Wali Kota menekankan tiga agenda prioritas. Pertama, penguatan ekonomi kreatif dan digitalisasi transaksi melalui QRIS. Kedua, penanggulangan kemiskinan dengan mendorong perbankan mengalihkan fokus dari kredit konsumtif ke kredit produktif (KUR) bagi UMKM.
Ketiga, membangun budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan bagi generasi muda melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan keempat perlindungan pekerja melalui Program BETA (Baku Kele Pekerja Rentan Ambon) serta penguatan peran pemuda dalam industri kreatif.
Senada dengan hal tersebut, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengungkapkan bahwa inklusi keuangan di Ambon ditargetkan selaras dengan visi nasional 2045 sebesar 98%. OJK saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan kurikulum literasi keuangan untuk tingkat SMP dan perluasan agen Laku Pandai di daerah yang sulit menjangkau perbankan.
“Kami juga mendorong adanya business matching bagi UMKM dan digitalisasi pada sektor kuliner ikonik seperti Rujak Natsepa agar masuk dalam ekosistem QRIS.
Harapannya, evaluasi di triwulan I ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk mencapai target di semester kedua 2026, sekaligus membawa TPAKD Ambon meraih penghargaan di tingkat nasional,” jelas Haramain.
Terkait kondisi ekonomi terkini, Wali Kota memaparkan bahwa inflasi Kota Ambon per Maret 2026 sangat terkendali di angka 3,18% (YoY).
Meski terjadi dinamika harga pada tarif transportasi udara dan listrik, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dipastikan tetap stabil, didukung oleh daya beli yang terjaga positif. (Red)
