Infobaru.co.id, Ambon – Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I Bidang Infrastruktur terus melakukan monitoring pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya adalah Bendungan Way Apu di Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku.
Dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala baik dari proses pembangunan bendungan hingga dampak beberapa ruas jalan yang akan tergenang.
Melihat kondisi tersebut, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta ( FCT) menegaskan perlunya memperkuat koordinasi antar pihak karena butuh kerja yang super ekstra untuk dapat menyelesaikan sesuai target pada Semester I Tahun 2024.
“Kita perlu kerja super ekstra untuk dapat menyelesaikan target ini, para pihak khususnya Pemerintah Daerah juga harus aktif dalam proses pekerjaan priroritas nasional ini” kata dia saat memimpin Rapat Koordinasi di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Kota Ambon, kemarin.
Dalam rapat ini, lanjut Febry, kita temukan tiga hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, target impounding Bendungan Way Apu pada Bulan Maret 2024 jangan sampai mundur lagi.
Kedua, target Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) pada bulan Juni 2023 untuk pembangunan Jalan Ruas Namrole-Leksula harus dikawal dengan baik.
Ketiga, penguatan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menjelaskan bahwa relokasi jalan terdampak pembangunan Bendungan Way Apu, yaitu pembangunan jalan dan jembatan alih trase Ruas Mako-Modanmohe adalah bagian dari PSN.
Dalam penutup rapat, FCT menegaskan kembali jika proyek tersebut dapat tuntas dengan koordinasi yang baik antar pihak dan kesadaran bersama untuk memajukan daerah.
“Kita tidak bisa kerja tuntas, tanpa koordinasi yang baik antar pihak dalam kerangka penyelesaian proyek prioritas nasional dan juga untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah,” tutup febry. (Ipu)
