Infobaru.co.id, Ambon – Capaian vaksinasi covid-19 di Provinsi Maluku masih sangat rendah dari target yang diharapkan.
Bahkan Provinsi Maluku berada pada urutan ketiga dari bawah dan kedua dari bawah untuk vaksinasi tahap I dan tahap II.
Hal ini disebabkan karena tidak sinkronnya data pada Kementrian Kesehatan RI dengan data yang diinput oleh pemerintah Provinsi Maluku.
Karena itu, tim percepatan penanganan covid-19 langsung melakukan rapat dilantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/11/2021) dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Brigjen TNI Arnold Ritiauw dihadiri langsung oleh Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Bambang.
Kepada wartawan Wakil Ketua wakil ketua satgas Brigjen TNI Arnold Ritiauw menjelaskan, sebelum Desember dan hingga akhir Desember harus kerja keras agar capaian 70 persen untuk vaksinasi tahap I dan 50 persen vaksinasi tahap II bisa tercapai dan terupdate di kementrian.
“Jadi ini memang rapat ini datang dari kita korem, karena kemarin rapat dengan panglima ada perbedaan data antara pusat dan daerah . Kita rapat ini untuk meluruskan data-data. Perlu diingat bahwa kita harus bekerja keras Kenapa sampai saat ini untuk vaksin pertama Maluku masih nomor 3 dari bawah, vaksin ke dua nomor 2 dari bawah. Jadi kita jangan sampai kita dianggap tidak bekerja padahal kita ini sudah capek dilapangan hanya karena tidak sinkronnya data yang ada. Sehingga kita harus bekerja keras dan setelah tadi dicek kita bandingkan dengan data kementrian selisih data cukup besar namun kedepan nanti kita akan perhatikan. Kita harus berupaya untuk vaksin digencar lagi sehingga kita ada di target nasional bahwa vaksin pertama harus 70 persen dan kedua harus 50 persen paling kurang di desember,” tandas Ritiauw.
Ritiauw yang juga danrem 151 Binaiya ini menyampaikan, tidak sinkronnya data ini lantaran Maluku merupakan wilayah kepulauan dan masih ada kabupaten kota yang sulit terhubung jaringan sehingga input data secara manual.
“Mungkin administrasi juga di puskesmas-puskesmas masih menggunakan data manual, ini yang membuat terjadi selisih data yang dilaporkan perhari oleh kementrian kesehatan dan provinsi. Jadi tergantung pelaporan yang ada di sana.
Jadi kalau kita lapor daerah jauh tidak ada jaringan, kita lapornya kan susah lalu dengan tulisan tangan. Ini kan susah namanya manual. Permasalahannya kalau satu hari dua hari dan akan melapornya besok dan ini terjadi perbedaan data. Kita coba cari solusi agar kita Maluku jangan dibawah sehingga kita harus kerja keras,” tegasnya.
Dengan capaian ini lanjut Ritiauw maka kinerja Pemda TNI Polri akan dinilai buruk padahal sudah maksimal.
Dengan demikian, dalam waktu singkat ini sudah ditegaskan seluruh kabupaten kita segera input dan harus segera sinkronkan data. (Ipu)
