Ambonia - 6 April 2020

KP2IT: Inpres No 4/2020 harus akuntabel dan transparan

INFOBARU – Pemerintah akan merealokasi anggaran besar-besaran untuk penanganan wabah Corona. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT), Ebit Tuhuteru mewanti-wanti agar realokasi anggaran tersebut akuntabel dan terhindar dari korupsi. Menurutnya, berdasarkan hitungan sementara, jumlah dana yang akan dialihkan untuk penanganan Corona mencapai Rp 121 triliun. Dana itu berasal dari APBN sebesar Rp62,3 triliun serta APBD sebesar Rp56 triliun sampai dengan mencapai Rp 59 triliun.

“Memang, sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan,” ungkap  Ebit Tuhuteru kepada infobaru.co.id, Sabtu (4/4/2020) kemarin.

KP2IT, sambung Ebit, mengharapkan agar pelaksanaan dan penanganan penyaluran dana penanggulangan wabah virus Corona benar-benar akuntabel dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan dana harus dapat dilakukan dengan hati-hati dan secara transparan tanpa ada KKN.

Ebit menegaskan, Indonesia tengah fokus untuk menyelesaikan wabah virus Corona. Karena itu, semua elemen bangsa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persoalan saat ini. Sehingga bisa bersama-sama saling menjaga untuk menyelesaikan persoalan virus ini secara cepat dan terkendali.

Menurutnya, KP2IT mendukung pemerintah, terutama Kementerian Sosial dan BNPB, untuk melakukan terobosan demi mencegah wabah Corona. Pihaknya juga akan membuka posko-posko di beberapa titik di Indonesia Timur agar bisa langsung bersentuhan dengan penanganan wabah virus Corona.

“Sehingga, dengan ijin Allah SWT, masalah ini cepat kita atasi. Dan yang paling penting adalah kita, sebagai steakholder punya kewajiban juga untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah ini. Karena ini adalah demi kepentingan rakyat Indonesia. Agar penyaluran dana itu tepat sasaran dari pusat sampai daerah. Harapan KP2IT, insyaallah Persoalan ini cepat teratasi,” tutupnya. (IB/2)

Beri Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top