Infobaru.co.id, Ambon – Rapat kerja Komisi V DPR menyepakati pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp29,57 triliun.
Angka ini terpangkas sekitar 73,34 persen dari sebelumnya Rp110,95 triliun.
Pemangkasan anggaran jumbo ini secara langsung berdampak pada kinerja Kementerian PU mulai dari pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.
Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal ini sangat berdampak pada pertumbuhan Ekonomi didaerah Kementrian lembaga teknis turut merasakan dampak dari kebijakan ini salah satunya Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Maluku.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Muhamad Iqbal Tamher kepada media saat jumpa pers di Qula Kantor Pemelihara Jembatan Merah Putih, Kamis (6/2/2025).
Kepala Balai yang didampingi para pejabat teras BPJN Kepala Satker 1 Ida Bagus Artamana, Kepala Satker Wilayah II Toce Leuwol, Kapala Sattker Wilayah III David Samosir, PPK 2’6 Elisina Malindir, Kepala Seksi Preferasi Jalan Yudit Watimury, Kepala Sub BagianUmum Tata usaha Tely Capeberg, humas Cal center BPJN
“Kementrian keuangan telah melakukan asesmen pengurangan dari pengurangan anggaran itu yang awalnya di dapat Rp.110 triliun diefisiensi dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 81 triliun.
“Akibatnya sisa alokasi yang tersedia dari pagu tersebut hanya Rp.29,9 triliun itu dibagi kesemua lembaga Kementrian PUPR
menindaklanjuti hal tersebut BPJN Maluku hanya untuk belanja pegawai dan pemelihraaan,” ungkapnya.
Dirinya nemambahkan, pagu anggaran yang bisa dikerjakan dalam tahun anggaran ini hanyalah pemeliharaan jalan dan jembatan karena dana kita yang tadinya PAGU sebesar 637 miliar lebih.
“Diefisienkan menjadi Rp.212 triliun diturunkan lagi menjadi Rp.127 miliar untuk belanja infrastruktur, karena itu hanya untuk Pemeliharaan seperti tambal lubang jalan bersihkan saluran,” jelasnya.
Sementara Beberapa beberapa ruas jalan yang harusnya jadi prioritas untuk tahun ini dibangun tidak bisa dilaksanakan termasuk beberapa perbaikan di Pulau Ambon seperti jalan Pantai Mardika, Jembatan Tawiri dan Pengecatan JMP juga terancam tidak bisa di kerjakan.
“Sebanyak 13 jembatan di Kabupaten SBT akibat bencana dilakukan perbaikan disesuaikan dengan pagu anggran yang ada,” ucapnya.
Untuk jalan jalan daerah seperti ruas jalan Pulau Haruku; Ambalau, Nusulaut dan s
Saparua masuk jalan provinsi kita berupaya dorong pemeintah pusat untuk penabahan anggaran karena jalan tersebut akan dibangun dengan menggunakan dana INPRES. (Ipu)
