Infobaru.co.id, Ambon – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menggandeng organisasi kepemudaan KAHMI untuk membantu kegiatan pengawasan dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Kegiatan yang di buka Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku, Samsun Ninilouw di Hotel Bizz, Sabtu (5/10/2024).
Dalam sambutannya Samsun mengungkapkan penting Bawaslu Maluku menggandeng OKP dan hari ini KAHMI untuk mengawasi pemilukada Maluku 2024.
“Jajaran kami terbatas dengan wilayah yang sulit dijangkau secara geografis maka kami menganggap penting bergandengan tangan dengan OKP yang hari ini Bawaslu maluku bersama KAHMI dalam melakukan pengawasan Pemilukada di Maluku,” ungkapnya.
Menurut dia, langkah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan yang transparansi dan integritas proses pemilihan serta mencegah terjadinya kecurangan.
“Bawaslu sejauh ini dalam kerja-kerja kelembagaan sudah tentu terus menerus melakukan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan, termasuk OKP, guna mengawasi Pemilukada dengan aman dan damai,” ujarnya.
Baginya, keberadaan KAHMI diharapkan dapat memperluas jaringan pengawasan dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses pemantauan.
“Dengan dukungan KAMHI kami berharap pengawasan pilkada akan lebih menyeluruh dan efektif, serta dapat memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung adil dan sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi Bawaslu Maluku Astuty Usman menegaskan keberadaan KAHMI sangat dibutuhkan Bawaslu Maluku dalam pengawasan Pemilukada 2024.
“Khusus untuk warga hijau – hitam bersama Bawaslu Maluku melakukan pengawasan pesta demokrasi, ada beberapa hal sejauh mana partisipasi dari masyarakat termasuk KAHMI,” ucapnya.
Menurutnya, memasuki tahapan kampanye yang memasuki hari 11 kampanye berharap berjalan dengan baik, menjelang hari pemumutan suara.
“Menghadapi tahapan yang sementara berjalan yakni memasuki tahapan kampanye hari ke 11 harus di kawal adalah pelaksanaan aturannya baik peserta pemilu, para calon, partai politok, tim sukses maupu tim kempanye,” jelasnya.
Dirinya juga mempertanyakan tahapan pilkada sudah di dijalan atau belum, karena memasuki fase menegangkan menjelang 27 November.
“Karena kekurangan jumlah anggota Bawaslu Maluku dimana hanya 5 orang yang akan mengontrol di 11 Kabupaten/kota, tujuan bersama Bawaslu menjadi mitra dalam mengawasi pelaksanaan tahapan yang sedang berjalan,” ucapnya.
Baginya, KAHMI menjadi mitra Bawaslu bersama-sama mengawal pemilukada untuk menciptakan pemilukada yang aman dan damai.
Dengan langkah ini, menurut dia, diharapkan proses pilkada 2024 di Maluku dapat berjalan secara transparan dan kredibel, serta dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Kami sebagai pengawas harus memastikan seluruh pelaksanaan pemilihan serentak pada 2024 berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga kami juga berharap teman-teman KAHMI dapat memberikan masukan kepada kami,” ujarnya. (Ipu)
