Infobaru.co.id, Ambon – Dirut Cars Maluku, Taufik Souwakil menuding Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlibat dalam konspirasi tender pembangunan mesjid raya Namrole.
Souwakil juga mendesak Penyidik Direskrimum Polda Maluku untuk segerah menetapkan Kadis PUPR Buru Selatan Lukman Solissa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
“Kami menduga Kadis PUPR Buru Selatan Imran Soulissa sebagai dalang konspirasi dan segerah polisi menetapkan sebagai yersangka,” ungkap kepada media ini melalui rilisnya.
Ditambahkan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apalagi bukan berasal dari tenaga teknis, yang membirkan proses pemalsuan tender itu berjalan.
Dirinya juga mengapresiasi Kerja Dirreskrimum Polda Maluku dalam mengungkapkan kasus Pemalsuan dokumen lelang pembangunan Masjid Raya Namrole.
“Pembangunan masjid raya namrole akan menjadi ikon di daerah Fuka Bipolo ini, masjid tidak hanya sebagai tempat umat Islam melaksanakan shalat, tetapi punya posisi dan peran yang sangat sentral dan vital untuk pembangunan peradaban umat,” jekasnya.
Lebih lanjut Souwakil menjelaskan, mestinya ini menjadi satu keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala dinas PUPR Buru selatan untuk dapat mengawal ketat proses pembangunan masjid raya secara Akuntabel.
“Kami mengamati melalui proses yang panjang telah ada keterlibatan beberapa pihak yang sengaja menyalahgunakan kewenangan dan ikut melibatkan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pembangunan masjid raya,” tegasnya.
Kepala PUPR selaku penanggung jawab harusnya menyelesaikan kasus tender pembangunan mesjid raya Namrole pada proses kualifikasi tender yang diduga adanya pemalsuan dokumen kontrak oleh salah satu rekan.
“Ini justru Kadis PUPR Bursel diduga ikut terlibat memuluskan kejahatan pemalsuan dokumen. Kami melihat ini sebagai sebuah kejahatan yang tidak bisa di tolelir oleh pihak Penegak hukum,” bebernya.
Sebagaimana muda di Kabupaten Buru Selatan
mendesak kepolisian untuk secepatnya memproses kasus ini hingga tuntas.
“Kami sebagai anak muda dan masyarakat Buru Selatan yang hanya mendapatkan dampak buruk dari tindakan mereka maka langkah hukum ini sangat kami harapkan, ini sebagai upaya pencegahan sekaligus sebagai efek jerah bagi yang telah memberanikan diri ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen ini,” ujarnya. (Ipu)
