Infobaru.co.id, Dobo – Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta (FCT) melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Maluku, salah satunya di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam kunjungannya ia melakukan koordinasi untuk menyerap aspirasi dengan Bupati dan jajarannya di Aula PSDKU UNPATTI Aru pada Selasa (9/5).
“Kabupaten Kepulauan Aru punya kekayaan yang luar biasa, sehingga perlu ditopang dengan infrastruktur dan ketenagalistrikan yang memadai. Kami datang hari ini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang biasa kami sebut dengan KSP Mendengar” ungkap Febry.
Febry juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (“Inpres Jalan Daerah”) untuk membantu Pemda mewujudkan kondisi jalan yang mantap, menghubungkan sentra-sentra ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur jalan yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat adalah ruas super prioritas yang langsung berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat” ungkap Febry.
Febry menambahkan akan menindaklanjuti kunjungan kerja ini dengan Rapat Koordinasi Percepatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait.
“ Kami akan undang Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, dan Pertamina untuk melakukan langkah-langkah percepatan” pungkas Febry.
Sebagai informasi, KSP Mendengar adalah salah satu program dari Kantor Staf Presiden dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan ini, Deputi I KSP menyerap beberapa permasalahan di Kabupaten Kepulauan Aru seperti infrastruktur, transportasi, perikanan, dan kelistrikan. Untuk kebutuhan Infrastruktur meliputi pembangunan ruas jalan 219 km lebih jalan Kabupaten diluar jalan nasional dan Provinsi, drainase kota dan abrasi pantai.
Kebutuhan kelistrikan meliputi peningkatan jam nyala dari 12 jam menjadi 24 jam. Kebutuhan transportasi meliputi tingginya harga tiket, pembukaan penerbangan perintis antar Kabupaten, penambahan kontainer muatan basah kapal Tol Laut, ketersediaan angkutan laut (kapal Roro) yang lebih memadai serta kebutuhan pesawat kargo untuk mengangkut hasil perikanan.
Kebutuhan lain di bidang perikanan diantaranya, realisasi BBM subsidi untuk nelayan yang saat ini masih dibawah kebutuhan nelayan serta permasalahan potensi konflik ruang laut pada penerapan perikanan terukur. (Ipu)
