Infobaru.co.id, Ambon – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Ambon, Marwan Titahelu menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku tidak maksimal melakukan pengawalan dan pengawasan atas segala kebijakan pemerintah Provinsi Maluku.
Lihat saja peminjaman Dana dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jika dilihat penggunaannya tidak tepat sasaran.
Titahelu mengatakan DPRD Provinsi Maluku sama sekali tidak progres dalam mengawal kebijakan pemerintah provinsi lebih tepatnya Gubernur Maluku Murad Ismail yang tidak pro terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Seharusnya di sini kita butuh peran penting dari DPRD sebagai representatif rakyat di parlemen lembaga legislatif yang punya wewenang dalam pengawalan arah dan kebijakan eksekutif yaitu pemerintah,” ungkapnya kepada media ini, Senin (6/2/2023).
Baginya, besar harapan masyarakat Maluku dari pinjaman Dana SMI dapat menekan angka kemiskinan dan mendorong pembangunan di Maluku sehingga Maluku bisa keluar dari predikat buruk Provinsi termiskin ke 4 di indonesia.
“Selama ini yang kita lihat kegunaan dari pinjaman Dana SMI sebesar 700 Miliar tidak merubah kondisi ekonomi maluku secara signifikan, yang ada hanya proyek pembangunan tidak tepat sasaran serta dugaan besar banyak penyalahgunaan anggaran SMI yang di lakukan oleh Pemprov Maluku,” tudingnya.
Titahelu menambahkan, beberapa bulan kedepan masa kepemimpinan MI-ORNO akan selesai, sampai sekarang masyarakat belum merasakan perubahan,
Entah itu dampak ekonomi, apalagi lapangan kerja, dan pelayanan publik serta pembangunan yang merata dan tertatah, yang ada hanyalah penumpukan utang daerah.
“Harapan besar kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII kota Ambon), di enjure time kepemimpinan MURAD-ORNO, DPRD dapat melakukan evaluasi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur agar dapat menyelesaikan program kerja serta visi misi yang telah menjadi harapan besar masyarakat Maluku,” harapnya.
Sebab sampai sekarang jika kita melihat dari beberapa Visi-Misi yang dicanangkan MI-Orno tak satupun yang jalan. Sepanjang kepemimpinan MI-Orno, Provinsi ini hanya di isi dengan rangkaian program ceremonial, tak menyentuh substansi persoalan masyarakat Maluku. (Ipu)
