Infobaru.co.id, Ambon – Wakil Ketua I DPD Nono Sampono memaparkan perubahan geopolitik kawasan Asean akibat pergeseran arus logistik China melalui samudra Hindia serta pengaruhnya terhadap Indonesia khususnya kawasan timur Indonesia kepada puluhan jurnalis di kediamannya, Wayame Kamis (5/2023)
Kepala puluhan jurnalis di Kota Ambon Sampono menuturkan peran tol laut untuk Maluku sangat dibutuhkan guna menjaga kesenjangan harga di Indonesia timur.
“Dalam perkiraan aktifitas tol laut untuk mendukung memperpendek rentang kendali masyarakat di perlukan berapa banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia timur,” jelasnya.
Nomo menambahkan, simpul – simpul kecil juga masuknya pada Provinsi lain, tapi Kabupaten Kota yang jauh seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual ini harus terkoneksi dengan Ambon
“Memang dari jarak masyarakat MBD lebih senang berkoneksi dengan Kupang. misalnya, karena jaraknya lebih dekat. Nah itulah kita harus membuka diri, karena bicara kos kan di hitung jaraknya, sehingga rentang kendali harga dapat di atasi,” jelasnya.
Baginya, bukan saja tol laut sendiri, tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik, potensi logistik di timur sekaligus juga menerima dari kebutuhan harus tertampung di Ambon. Katakanlah Ambon New Port (NAP) sebagai Hap, Hap itu seperti Singapura kecil.
Dalam paparannya, Nono yang biasa di sapa mengatakan Maluku saat ini menjadi primadona untuk masyarakat Indonesia maupun dunia, hal ini dengan adanya blok masella
“Saya berharap dengan adanya potensi yang ada di Maluku ini menjadi spirit untuk kemajuan daerah dalam hal kesejahteraan masyarakat setempat,” ucap Nono Sampono.
Ditambahkan, untuk membangun maluku harus mempunyai strategi sebagai provinsi kepulauan agar ekonomi tumbuh di kawasan pesisir pantai di provinsi kepulauan ini.
“Maluku yang direncanakan sebagai provinsi kepulauan, namun kini masih tersendat di pemerintah pusat, akan tetapi kami tetap memperjuangkan Rancangan Undang-Undang kepulauan yang masih tersendat itu,” katanya.
Selain itu, Maluku sebagai daerah kepulauan, pihaknya melihat supaya terus didorong terutama oleh media menjadi corong untuk mempiblikasikan potensi SDA kepada dunia.
“Terkait dengan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan, saat ini DPD RI sedang berjuang untuk bisa meloloskannya,” ujar Nono Sampono.
Dirinya berharap agar dapat membuka peluang diskusi tentang akselerasi pembangunan kelautan dan kepulauan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan strategis.
“Peran media sangat penting untuk mempiblikasikan sektor kelautan dan kepulauan di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional,” tegasnya.
Oleh karena itu, Sampono berharap jurnalis dapat meningkatkan profesionalisme dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, serta mendarmabaktikan karya ilmiahnya untuk kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembangunan sektor kelautan dan kepulauan dengan berbagai permasalahan didalamnya tidak akan dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh oleh instansi pemerintah saja. Melalui keterlibatan media diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan kelautan dan kepulauan secara kolaboratif.
“Keberadaan media di Maluku saya harapkan peran dan kiprahnya untuk mempublikasikan pembangunan kelautan dan kepulauan untuk kesejahteraan rakyat Maluku. (Ipu)