Infobaru.co.id, SBB – Masyarakat Kabupaten Seram Barat menulak Penjabat Bupati Andi Chandra As Adaudin yang ditunjukan Kementerian itu, Keberadaan Penjabat dinilai tidak sesuai usulan Gubernur Maluku ke Mendagri.
Keberadaan pejabat dari kalangan Jenderal TNI aktif dinilai mencederai demokrasi yang selama ini dianut. Hal ini diungkapkan Zainal Kalilki salah satu mahasiswa pasca sarjana IAIN Ambon menuturkan kepada media, Piru (22/5/2022).
“Penunjukan Pejabat/karateker Kabupaten SBB dari kalangan militer yaitu seorang jendral aktif (Andi Chandra as adaudin) tidak melalui prosedur sesuai dengan usulan Pak Gubernur dan mencederai demokrasi di bumi Saka Mese Nusa ini,” jelasnya.
Pasalnya, dari informasi yang berseliweran di media Mendagri telah menujuk dan menandatangani SK Penjabat Kabupaten SBB, dan nama calon tersebut tidak masuk dalam rekomendasi dari Gubernur Maluku Murad Ismail.
Tentunya hal ini bisa membuat adanya penolakan terhadap calon yang tidak diusulkan Gubernur Maluku ini, semakin besar karena masyarakat menilai rencana tersebut dinilai bermuatan politik dan kepentingan elit pusat dan sama sekali tidak mengakomodir kepentingan daerah khususnya Kabupaten SBB.
Kaliki meminta Kemenentrian Dallam Negeri Tito Karnavian untuk membatalkan penjabat bupati dari TNI dan Meminta Gubernur Maluku untuk tidak menerima SK tersebut.
“Karena penunjukan seorang Anggota TNI aktif sebagai pejabat bupati bertentangan dengan fungsi TNI itu sendiri dan juga peraturan perundang-undangan yang belaku karena di Kabupaten SBB tidak dalam kondisi darurat dalam hal keamanan,” jelasnya.
Kaliki menawarkan opsi agar penjabat kepala daerah di Maluku khusunya Kabupaten SBB diisi langsung oleh pejabat yang telah diusukan oleh gubenur maluku, dengan demikian tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Berjuluk Saka Mese Nusa.
“Dimaluku ini harus dipimpin oleh putra Maluku sendiri yang paham betul dengan kondisi daerahnya, takutnya kepentingan politik kalangan atas dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan di Kab SBB kedepan,” katanya.
Kaliki berharap penjabat Bupati SBB yang masa jabatannya hampir setengah periode bisa diterima oleh masyarakat SBB setempat dan bekerja secara optimal dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. (Ipu)
