Infobaru.co.id, Ambon – Gubernur Maluku Drs Murad Ismail menyambut gembira Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Saumlaki yang berlangsung di Provinsi Maluku, Kamis 17/3.
Kegiatan yang bertujuan untuk memantau perkembangan dan capaian pembangunan di 18 PKSN Tahun 2021 ini, salah satunya adalah PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat
diketahui capaian pelaksanaan pembangunan PKSN
Saumlaki dan sebagai bahan referensi dalam perencanaan ke depan.
“Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan Kawasan
yang berbatasan laut secara langsung dengan negara
tetangga Australia, dimana Saumlaki yang merupakan
pusat pemerintahandi KKT telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan cakupan wilayah meliputi dua kecamatan Lokpri, yaitu kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara,” ujar Gubernur Murad dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Drs Semmy Huwae, MH, Ketika membuka kegiatan yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Maluku.
Sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Saumlaki katanya, tentu memiliki fungsi yang sangat strategis, utamanya sebagai pusat-pusat pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang strategis.
“Saya berpendapat, pelaksanaan pengukuran indeks
pembangunan kawasan perbatasan ini memiliki arti penting yang dapat memberikan gambaran tingkat akuntabilitas pemerintah dalam upaya memenuhi target-target pembangunan PKSN yang ditetapkan,” tandasnya.
Oleh karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memberikan apresiasi yang tinggi bagi pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan antara lain : melalui penetapan Saumlaki sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi beranda depan Indonesia di selatan NKRI yang
menjadi cerminan wajah bangsa, serta menjadi
representasi kemajuan negara Indonesia.
Juga kegiatan ini dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama, agar nantinya dapat lebih bersinergi dalam membangun PKSN Saumlaki; termasuk harapannya agar Pemerintah Pusat khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat memberikan perhatian secara khusus, terutama untuk fungsi koordinasi dalam mengupayakan
percepatan pembangunan Kawasan Perbatasan khususnya PKSN Saumlaki, dengan begitu, kegiatan ini bukanlah kegiatan yang terakhir tetapi berkelanjutan dan kerkesinambungan agar Kawasan perbatasan di Maluku bisa dijawab pembangunannya bersama sama secara sistemik.
Ia amat meyakini, bahwa lewat FGD ini, akan ada perjumpaan dengan ruang-ruang kesuksesan. Sebab Maluku yang sukses di hari esok, ditentukan oleh perjalanan semua kita di hari ini.
Turut hadir dalam pembukaan yang berlangsung secara hybrid itu, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Maluku, Dra Poppy Bahmid dan jajaran, juga pejabat eselon III dan IV dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya. (Ipu)
