Ambonia - 22 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sambut Baik Keberadaan KPK Independen di Ambon

Infobaru.co.id, Ambon – Ketua Pengadilan Negeri Ambon Mateus Sukusno Aji menyambut baik keberadaan lembaga perkumpulan hukum KPK Independen sebagai lembaga kontrol publik di Kota Ambon.

Hal ini ditegaskan saat Ketua DPD KPK (Kontrol Publik Kebijakan) Independen Kota Ambon beserta tim melakukan audiens dwndi Pengadilan Negeri Ambon, Senin (21/3/2022) kemarin.

“Ketua pengadilan negeri ambon menyambut baik keberadaan lembaga KPK Independendi Kota Ambon sebagai sosial kontrol,” ungkap Ketua DPD KPK independen Ade Chandra Latan usai hering dengan ketua Pengadilan, senin kemarin.

Ditambahkan, pengadilan negeri ambin sebagai lembaga persidangan menerima baik materi yang disampaikan tim KPK Independen sebegai representasi hukum di Kota Ambon.

“Pada prinsipnya Ketua pengadilan menerima kami lebaga perkumpulan hukum KPK Independen sebagai bentuk sosial kontrol hukum, dan akan mengawasi setiap kasus yang disidangkan di pengadilan,” jelasnya.

Lembaga KPK Independen yang baru saja dibentuk yahun 2021 di jakarta sudah banyak kasus yang diungkapkan.

Badan hukum Perkumpulan KPK Independen adalah wadah pemersatu anak-anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. mempunyai peran strategis sebagai pembangunan nasional.

Badan hukum Perkumpulan KPK Independen  berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan social. Selain itu, Badan Hukum Perkumpulan KPK Independen adalah merupakan salah satu factor penting dalam aktifitas bernegara, karena dengan adanya Badan Hukum Perkumpu Independen maka akan diperoleh akses informasi yang penting sebagai dasar pengembangan terhadap kondisi kehidupan bernegara.

Berangkat dari hal tersebut maka Kita ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran Badan Hukum Perkumpulan KPK Independen.

Maka faktor pendukung dan kendala di lapangan terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi dan politik.

Tujuan kontrol ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh anggota Badan Hukum PerkumpIndependen terhadap kebijakan pemerintah serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Hukum Perkumpulan KPK Independen l menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan program kerja Badan Independen, yang membahas mengenai pengawasan bagi masyarakat dan toeri Hagul mengenai kontroling terhadap kebijakan publik. Dan hasil penelitian menunjukan:

Anggota Badan Hukum Perkumpulan KPK Independen telah melakukan kontrol kepada Pemerintah (Pejabat Publik)

Anggota KPK Independen  telah melakukan fungsi kontroling diantaranya pengawasan, kritik saran pemberian solusi dan audiensi serta demontrasi berkaitan kebijakan publik.

Ada beberapa factor pendukung yaitu Pentingnya pembentukan integritas dari individu anggota Badan Hukum agar marwah Badan Hukum KPK Independen tetap terjaga dan agar pelaksanaan kegiatan tetap berproses dalam koridor yg disepakati.

Faktor ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya sasaran yg hendak dicapai dalam program kegiatan.

Disamping itu beberapa faktor lain yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain dukungan masyarakat luas. Masyarakat punya peran penting dalam menyebarkan luaskan arus informasi .. membantu mengatasi waktu.. ruang dan daya indra.. sebagai sarana untuk mengekpresikan pendapat.. ide dan gagasan dari khalayak.

Media juga bisa menjadi hakim dalam pelaksanaan hukum sosial ditengah masyarakat terlebih dalam menyikapi sikap sikap arogansi dari pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam sebuah sistem menyebar luas kan informasi yang akurat dan akuntabel

Dan ini juga yang kadang menjadi faktor penghambat dan juga tantangan dalam upaya  kegiatan anggota Badan Hukum Perkumpulan KPK Independen  seperti adanya kebijakan kebijakan yang lahir dan tidak mencerminkan kepedulian dan tidak pro public interest.

Karena akan berdampak pada krisis kepercayaan  pada pemerintah. Ini adalah bagian terberat bagi pemerintah dalam mengelola dan merawat kepercayaan dari rakyatnya.

Struktur lembaga perkumpulan hukum DPD KPK Independen Kota Ambon yakni Ade Chandra Latan ketua DPD Kota Ambon, Devisi humas dan media Yafet Hukunala, Satgas tipikor Edwin Edward Manusiwa dan Satgas khusus ibu Snouwroki Chrismes Sapteno. (Ipu)

Beri Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top