Infobaru.co.id, Malteng – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Fraksi Hanura M. Jen Marasabessy medesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dana Bansos Pemkab Malteng Rp.1,8 miliar.
Pasalnya, dana setiap tahun dianggarkan bansos Rp.1,8 miliar Pemda Malteng kepada lembaga pendidikan Politeknik Negeri Ambon.
Di tahun 2020 selama massa pendemi, tidak ada aktifitas yang dilakukan di kampus di Masohi dan Banda, namun laporan pertanggubgjawaban keungan Poltek Ambon ke Pemda Malteng terbilang mulus.
“Kami meminta BPK untuk melakukan audit dana bansos dari Pemkab Malteng sebesar Rp 1,8 miliar tahun 2020 kemarin,” ungkapnya kepada media ini tadi siang.
Ditambahkan, selaku Wakil Ketua yang membidangi pendidikan di Kabupaten Pamahanusa itu sangat kesal terhadap apa yang dilakukan oknum di Poltek terkait penggunaan dana hibah itu.
“Medesak BPK meminta audit dan pihak Poltek Ambon harus mempertanggungjawabkan secara transparan, kami juga mendesak DPRD untuk rapat minta pertanggungjawaban pihak Poltek dan Pemda Malteng atas dana tersebut,” desaknya.
Sebelumnya, dana hibah bansos Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020 sebesar Rp 1,8 miliar yang dikirim lansung melalui rekening Poltek Ambon hingga kini tidak diketahui keberadaannya, sementara laporan ke Kabupaten Maluku Tengah terbilang mulus, alias tidak ada masalah.
Dana yang diperuntukan untuk transportasi dan uang makan dosen dari Poltek Ambon ke PDD Masohi dan Banda tidak pernah dilakukan karena kondisi negara dalam keadaan genting alias Covid-19, sehingga sistem perkuliahan dilakukan secara daring atau online.
Terus dimanakan dana transferan Pemda Malteng ke rekening Poltek Ambon, apakah dinikmati oleh para pejabat dilingkup Poltek Ambon ?.
Penelurusan media ini di Politeknik Negeri Ambon mengungkapkan ada konspirasi yang dilakukan petinggi Poltek Ambon yang memanfaatkan Covid-19 dengan laporan dugaan fiktif alokasi dana Rp. 1,8 miliar itu. (Ipu)
