INFOBARU – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, pihaknya sudah menerima anggaran Rp 3,3 triliun untuk penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia.
Dalam keterangannya, Doni menjelaskan tahap pertama sudah masuk Rp 356 miliar ke rekening BNPB dan telah disalurkan ke Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah PPK yang berasal dari pusat krisis.
“Prioritasnya adalah pembelian APD (alat perlindungan diri), rapid test, reagan, VTM, nasal swab, ventilator, dan masker untuk dokter dan perawat,” kata Doni dalam rapat koordinasi secara virtual dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/4/2020).
Doni menambahkan untuk tahap kedua sudah masuk Rp 2,78 triliun ke rekening BNPB pada 30 Maret 2020 lalu. Dana itu dipergunakan untuk layanan kesehatan, termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit, farmasi, alat kesehatan, penelitian dan pengembangan (Litbang) Kemenkes, serta mobilisasi, pendampingan, rapat, dan keposkoan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Menurut Doni, dana-dana tersebut juga telah disalurkan antara lain kepada Markas Besar TNI Rp 29 miliar untuk operasional kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di Natuna, Pulau Sebaru, dan saat ini di Rumah Sakit Wisma Atlet.
Selain itu, untuk Gugus Tugas Daerah yang merupakan unsur gabungan yang nantinya akan menerima kedatangan sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk para pekerja migran Indonesia (PMI) terutama dari Malaysia, akan disiapkan di beberapa provinsi.
“Sebagian ABK nanti akan ada yang masuk ke Bali, karena masyarakat Bali sekitar lebih dari 1.000 orang bekerja di beberapa kapal. Kemudian, juga Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Riau sendiri,” katanya.
Kemudian, dana yang telah didistribusikan untuk BNPB digunakan untuk observasi di Natuna dan sekretariat gugus tugas. Selain itu, kata dia, untuk Kemenkes, dana yang masuk pada tahap awal digunakan untuk APD. “Selanjutnya sudah ditransfer dana Rp 240 miliar untuk pembelian APD,” ujar Doni.
Walau demikian, BNPB masih bisa membuat tambahan anggaran manakala dinamika di lapangan mengalami perubahan. Menurut Doni, sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bila memerlukan perubahan maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan Kementerian Kesehatan diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan anggaran.
Dia menambahkan ada sejumlah usulan yang sekarang masih dalam proses, khususnya untuk pengadaan ventilator, reagan, alat rapid test, dan banyak perlengkapan medis lainnya.“ Ini sedang dalam pengadaan,” tegasnya.
Menurut Doni, ini memang tidak mudah karena ternyata hampir semua negara besar berebut membeli pasokan medis, APD, rapid test, ventilator dan lainnya. Karena, kata dia, ternyata barang-barang yang selama ini dianggap dimiliki oleh negara maju, ternyata mereka juga tidak memilikinya.
“Seperti APD, ternyata paling banyak diproduksi di negara kita. Alhamdulillah, nanti kami laporkan bahwa kita sudah bisa ke depan memproduksi APB dengan baha baku lokal berdasar sertifikat WHO,” ujar Doni.(IB/3)
