Infobaru.co.id, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Maluku memasuki empat bulan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku melakukan koordinasi dengan OKP untuk memantau, serta meminimalisir tingkat kecurangan saat pencoblosan pada bulan November 2024.
Guna menjaga hal tersebut, Bawaslu Maluku dibawah nahkoda DR. Subair terus melakukan upaya pemantauan pemilukada dengan melibatkan OKP, salah satunya Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Bawaslu Maluku guna evalusi hasil pengawasan Pemilu 2024 bersama organisasi kepemudaan (OKP) di BiZ Hotel Ambon, Senin (5/8/2024).
Evaluasi pengawasan yang dilakukan Bawalsu Maluku dengan stakeholder berjalan dengan melibatkan OKP dan unsur Kepemudaan.
Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDM) Bawaslu Maluku, Stevin Melay dalam sambutannya mengungkapkan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu sangat penting dilakukan, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan melibatkan OKP, Ormas
“Evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu sangat penting, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan melibatkan OKP dan Ormas,” ungkapnya.
Ditambahkan, pengawasan yang di lakukan adalah memastikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, sesuai Undang-Undang.
“Nantinya pada Pilkada mendatang harus dapat berjalan dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Karena itu butuh pengawasan dari berbagai komponen termasuk teman-teman OKP, dan Ormas⁰0PPPPⁿ⁹9” jelasnya.
Diakui, Bawaslu Maluku dalam pendekatan kuantitatif sangat mengalami kesulitan, apalagi terhadap pelaksanaan kerja-kerja pengawasan.
“Bawaslu Maluku memiliki tenaga yang sangat terbatas dengan pengawasan wilayah Maluku yang lebih luas secara geografis tentunya membutuhkan perjuangan, semangat kegigihan yang luar biasa. Karenanya kami memandang sangatlah penting melibatkan teman-teman OKP untuk bersama ikut melakukan pengawasan, kami tidak bisa memastikan bahwa melaksanakan pengawasan sangat kurang, berbagai macam catatan, Bawaslu terbuka menerima berbagai masukan dari manapun,” ujarnya.
Ditambahkan, teman-teman aktifis harus aktif dalam proses demokrasi, memberikan caratan kritis terhadap demokrasi guna terlaksana proses demokrasi ini dengan baik, sehingga melahirkan pemimpin yang baik.
Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Maluku, Daim Baco Rahawarin, saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan dalam melakukan pengawasan Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan dari penindakan.
“Minimal teman-teman OKP, BEM, dan Ormas. bisa menjadi mata dan telinga untuk kemudian menghasilkan Pemilu yang berkualitas,” jelasnya.
Baginya, mengingat rentang kendali Provinsi Maluku daerah kepulauan, sehingga membutuhkan tenaga yang dimiliki Bawaslu untuk melakukan pengawasan sangat terbatas.
“Tenaga Bawaslu untuk pengawasan hanya lima orang, di Kabupaten/Kota dan Kecamatan tiga orang, kemudian desa dan kelurahan hanya ada satu tenaga dan terakhir ada pengawas PPS yang dibentuk menjelang Pemilihan,” jelasnya.
Dotambahkan, salah satu menjadi garda terdepan pengawasan pemilukada adalah OKP, Ormas untuk menjadikan demokrasi ini lebih baik, sehingga melahirkan pimpinan yang baik juga. (Ipu)
