Infobaru.co.id, Malteng – Kabupaten Maluku Tengah menjadi rujukan pembelajaran kebijakan pendidikan bagi pemerintah pusat dan daerah.
Sebanyak 27 peserta Post-Course Workshop bertajuk “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” melakukan kunjungan belajar ke SDN 216 dan SDN 202 di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (27/1).
Kunjungan ini bertujuan mempelajari kebijakan serta praktik transformasi pendidikan dasar yang berhasil diterapkan di wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks, khususnya daerah kepulauan dan terpencil.
Para peserta berasal dari 10 provinsi, yakni Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Dataran Tinggi, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Australia Awards in Indonesia (AAI) dan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan, serta mendorong inovasi layanan publik.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya. Dengan luas wilayah 275.907 km², di mana 95,8 persen merupakan lautan, Maluku Tengah menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan.
Saat ini terdapat 395 SD dan 45 MI yang melayani lebih dari 47.000 siswa dengan dukungan 4.139 guru.
“Distribusi guru belum merata, akses teknologi terbatas, dan kualitas pembelajaran perlu terus ditingkatkan. Karena itu, kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Zulkarnain.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, antara lain melalui Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), universitas, Kementerian Agama, balai teknis pendidikan, serta komunitas lokal.
Sejumlah kebijakan inovatif diluncurkan, termasuk perluasan akses internet melalui kerja sama dengan lembaga regional dan penyedia layanan satelit seperti Starlink agar sekolah di wilayah pegunungan dan kepulauan dapat terhubung dengan internet.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 miliar untuk pelatihan guru berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Melalui Instruksi Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), guru didorong melakukan persiapan pembelajaran berbasis asesmen secara rutin melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
Dampak kebijakan ini mulai terlihat. Akses internet kini menjangkau sekolah-sekolah di wilayah 3T, meningkatkan peluang pembelajaran digital dan kolaborasi antar sekolah.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun meningkat, sementara capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, khususnya literasi dan numerasi siswa SD, menunjukkan tren positif.
Para peserta workshop mengaku terinspirasi oleh praktik kebijakan pendidikan di Maluku Tengah. Mereka menilai pendekatan kolaboratif dan fokus pada data serta konteks lokal menjadi pembelajaran penting yang dapat diadaptasi di daerah masing-masing untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. (Red)
