Infobaru.co.id, Namrole – Skandal fee yang menjadi pemulus dalam transaksi Jual Beli Jabatan kepala SD dan SMP pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan mulai terungkap.
Kasus jual beli jabatan diungkap Ketua Bidang Investigasi Mollucas Corruption Watch (MCW) Kabupaten Buru, Mustakim Mahulauw kepada media melalui rilisnya, Senin (13/10/2025).
“Dari hasil investigasi MCW menemukan ada tiga kepala SD dan dua kepala SMP, yang harus memberikan fee dengan nominal variasi, dari Rp. 15.000.000 – Rp 25.000.000 ke rekening MR ,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, hasil investigasi lima kepala sekolah ditemukan aliran dana hasil transaksi jual jabatan yang masuk ke Dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 87.000.000.
“Fee ini diberikan dengan cara ditransfer ke rekening MR. dan adapula diberikan secara cash,” tegasnya.
Baginya, pemberian dana segar itu bervariasi, yakni sebelum SK ditangan dan ada yang setelah SK ditangan, kebanyak sebelum SK ditangan, bahkan ada yang sudah melakukan pembayaran dimuka alias DP awal tetap gagal di SK kan.
“MCW juga menemukan bukti rekaman dimana scandal fee tidak hanya terjadi pada jual beli jabatan, tetapi juga terjadi pada saat pencairan Dana Operasional Sekolah (BOS) pada dinas PK Bursel,” tegasnya.
Baginya, sebelum penandatanganan dokument tertentu para kepala sekolah sudah menerima pesan tertentu, bahkan ada yang kena marah dan lain-lain.
Pesan dimaksud berkaitan dengan para Kepsek diingatkan oleh Miss Y untuk tidak melupakan amplop.
“Kami juga menemukan rekaman via telephone dimana dana skandal jual beli jabatan dan dana BOS diduga kuat mengalir ke tiga nama yakni S, M dan BS,” jelasnya.
Baginya, berdasarkan hasil penelusuran MCW, terdapat 3 sampai 5 ASN dan Non ASN pada dinas pendidikan dan kebudayaan Bursel yang berperan.
Menurutnya, ada dugaan kuat manuver pansus DPRD Kabupaten Bursel berkaitan dengan tereksposnya fakta penyelidikan pansus Pendidikan dan Kebudayaan. Berkaitan dengan lobi-lobi oknum anggota Pansus dinas PK Bursel.
Dirinya mengingatkan agar anggota DPRD yang terlibat dalam Pansus agar berhati-hati, jangan sampai mereka masuk angin, Dirinya berharap Pansus tetap kontrol dan kami juga akan medorong rekomendasi pansus kedepannya agar memuat point-point rekomendasi pembersihan dinas PK dari praktek-praktek kotor yang merusak sistim pendidikan di Buru Selatan.
“MCW juga akan menyurati Pansus agar segera melakukan pemanggilan kepada Manager dana BOS dinas PK Bursel berkaitan dengan scandal dana BOS,” ujarnya. (Ipu)
