Infobaru.co.id, MBD – Tahun 2021 KemenPAN-RB tidak memberikan jatah kouta CPNS di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), hal ini membuat Pemda dan anggota legislatif bertandang ke Jakarta.
Perwakilan DPRD MBD yang utusan dari fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Rabu kemari.
“Menindak lanjuti surat dari MenPAN-RB terkait di tahun 2021 MBD tidak mendapatkan kouta CPNS, sehingga kami dari anggota legislatif bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI,” ungkap Ketua Komisi A DPRD MBD Johand Akexius Mose kepada media ini.
Ditambahkan, di MBD tidak mendapatkan kuota CPNS. Sedangkan di MBD sangat membutuhkan. Sebagai daerah yang terkategori sebagai 3T dan baru berusia 12 Tahun masih banyak membutuhkan tenaga profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap tahun terdapat pensiunan, karenanya ketiadaan kuota CPNS merupakan kerugian bagi daerah,” jelasnya.
Sementara itu dalam pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI dan mengungkapkan penundaan sudah dilakukan dua kali, dan Menpan-RB sudah diundang dua kali.
“Kami mempertanyakan mengapa target 1,5 juta CPNS 2021 belum terpenuhi? Sedangkan kebutuhan di daerah belum terpenuhi ? Siapa yang harus disalahkan? Ini masalahnya dengan berbagai problem,” jelas Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pertemuan tersebut.
Doli yang biasa di sapa itu menambahkan kekurangan ini di karenakan komunikasi pihak pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik, sehingga kouta CPNS 2021 sudah di tutup.
“Komunikasi yang terputus dan tidak kesampaian juga menjadi salah satu penyebab. Dan CPNS tahun 2021 sudah tidak bisa dibuka lagi,” tegasnya.
Dirinya memberikan solusi untuk DPRD dan Pemerintah daerah MBD untuk membuat laporan kouta CPNS 2022 lebih awal untuk dikirim ke pemerintah pusat
“Kami sarankan agar DPRD dan Pemda segera membuat permohonan pengusulan untuk tahun 2022 yang ditujukan ke MENPAN-RB, BKN dan tembuskan ke KOMISI II DPR RI untuk dikawal. Lebih cepat akan lebih baik,” harapnya.
Ketua KOMISI II DPR RI juga berpandangan tahun 2022 tentunya ada penerimaan, sebab belum terpenuhinya kuota secara Nasional.
“Jangan menunggu waktu sudab dekat baru mengusulkan. Sebab banyak halangan yang bisa terjadi tanpa diduga,” ujarnya.
Doli menambahkan, hal ini akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kemenpan-RB bahwa ada daerah yang secara teknis terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian target kuota 2021.
Sebelumnya tim Anggota DPRD bersama Wakil Bupati MBD, Kepala BKPSD dan star serta Kepala Bagian Organisasi bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparur Negera di kantor, pada Senin (31/5/2021). (Ipu)
